BERITABETA.COM, Masohi  – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) diminta konsen menata lagi pertumbuhan ekonomi di daerah itu, khususnya kota Masohi sebagai pusat pemerintahan.

Hingga memasuki usia ke -62 pertumbuhan ekonomi dinilai sangat lambat, ini ditandai dengan aktivitas pengusaha yang lesu akibat daya beli masyarakat yang masih kecil dan sangat tidak menjanjikan bagi pelaku usaha.

 “Selaku warga kota Masohi saya merasa bersyukur, bahwa Pemkab Malteng  dalam hal ini Bupati Malteng Tuasikal Abua, telah membangun kota Masohi menjadi kota yang indah. Sayangnya pembangunan ini tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi.  Saya merasa prihatin melihat kondisi saat ini,” ungkap Ketua Bina Wilayah Malteng DPD Partai Hanura Provinsi Maluku, Alan Tampary kepada beritabeta.com di Masohi, Sabtu malam (2/11/19).

Menurut Tampary, daya beli masyarakat di kota Masohi sangatlah kecil. Padahal sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk yang ada di kota Masohi per tahun 2018 sudah mencapai 41.057 jiwa.

“Jika pertumbuhan penduduk per tahun di angka 1,27%, maka di tahun 2019 penduduk kota Masohi bisa mencapai 42 ribu,” ungkapnya.

Kondisi ini, kata dia, sangatlah  memprihatikan jika melihat data yang dilansir BPS terkait penyerapan tenaga kerja di tingkat SLTA. BPS menyebutkan  pada tahun 2009 tenaga kerja tingkat SLTA mencapai 614 orang, sementara di tahun 2014 jumlah ini mengalami penurunan di hanya mencapai angka 400 orang lebih. Sedangkan, keberadaan perusahan kategori kecil pada tahun 2009 berada di angka 253 dan juga menglami penurunan di tahun 2014 dengan angka 188.

“Ini yang saya pikir ada perlambatan pertumbuhan ekonomi di kota Masohi. Dan sebagai warga kota Masohi, saya sangat berharap hal ini dikaji lagi oleh tim ekonomi di Pemkab Malteng jika tidak dibenahi maka percuma kota indah tapi pertumbuhan ekonomi sangat lambat,” terangnya.

Ia bahkan menyarankan, agar Pemkab Malteng dapat mengambil langkah-langkah pembenahan untuk mempercepat perkembangan ekonomi di kota Masohi, salah satunya dengan memekarkan lima kelurahan di kota Masohi menjadi kecamatan. Pasalnya, lima kelurahan  ini  sudah memenuhi salah satu persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.  

Selain itu, kata dia,  proses pemakaran dari kelurahan menjadi kecamatan pula dilakukan dengan  keputusan Badan Permusyawaratan Desa, atau bisa dibuat dalam forum komonikasi kelurahan, serta adanya rekomendasi Gubernur Maluk.

“Pentahapan itu saya yakin teman-teman di DPRD Malteng, khususnya anggota DPRD asal Dapil I,  mereka bisa mendorong lima kelurahan di kota ini menjadi lima kecamatan, sehingga pertumbuhan ekonomi di kota Masohi akan lebih lebih lagi kedepan,” urainya.

Selebihnya, tambah Tampary, masalah investasi harus pula menjadi perhatian Pemkab Malteng untuk terus didorong dengan terus membuka peluang bagi pihak investor untuk masuk ke Masohi.

“Kalau terjadi perlabatan investasi khususnya di birokrasi, maka yang namanya pengusaha pasti agak riskan untuk berinvestasi,” tandasnya (BB-FA)