Pejabat Pemkot Ambon dalam “Bidikan” KPK
Kasus tersebut masih didalami oleh komisi antirasuah. Siapa yang bakal atau lebih duluan ditetapkan sebagai tersangka? Pastinya itu menjadi kewenangan penyidik KPK.
Kasus tersebut masih didalami oleh komisi antirasuah. Siapa yang bakal atau lebih duluan ditetapkan sebagai tersangka? Pastinya itu menjadi kewenangan penyidik KPK.
Para pihak terkait dengan kasus ini masih dimintai keterangannya oleh tim penyelidik dari Lembaga Adhyaksa Maluku di Kota Ambon.
Laporan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi di tubuh PT.Kalwedo, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), yang saat itu dipimpin oleh Benyamin Thomas Noach (sekarang menjabat Bupati MBD).
Dugaan penyelewengan honorarium senilai Rp 952.000.000,00 milik 280 anggota Satpol PP itu terhitung selama dua bulan yakni November hingga Desember 2020. Dalam kasus tersebut, sejauh ini polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang. Mereka dimintai keterangannya, termasuk Kepala Satpol PP Abdullah Rumain.
Berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP hanya senilai Rp.36.000 per meter kubik persegi. Tapi, diduga ada kongkalikong antara oknum PT. PLN Wilayah Maluku - Maluku Utara, juga oknum BPN Kabupaten Butu dan penjual lahan tersebut.
anggaran miliaran rupiah disuplai oleh pemerintah kepada BUMD Kabupaten MBD tahun 2017, terindikasi malpraktek keuangan alias dikorupsi oknum tertentu.
Tan Lie Tjen alias Ferry Tanaya hadir bersama tim kuasa hukumnya di gedung Kejati Maluku bilangan Sultan Hairun Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku,.sekira pukul 10.15 WIT, Kamis (18/03/2021).
Beberapa orang atau pihak terkait dengan kasus ini sebelumnya telah dimintai keterangan. Sebagiannya akan dipanggil dan dimintai keterangan lagi oleh jaksa penyelidik.
Kejaksaan Negeri Buru menyidik perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan pakaian Linmas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 s/d 2019.
Dugaan terjadi manipulasi anggaran. Empat unit Speedboat itu setelah pengadaan ternyata belum di kirim pelaksana proyek ke Tiakur, MBD. Padahal, anggaran pengadaan 4 unit Speedboat itu sudah dicairkan 100 persen pada 2016.