BERITABETA.COM, Namlea – Yohanes Nurlatu salah satu Matatemon (tokoh adat) dari marga Nurlatu mengaku tidak ada setoran yang diberlakukan bagi setiap penambang yang beraktivitas di kawasan tambang ilegal Gunung Botak.

Pengakuan ini, sekaligus menepis informasi  adanya praktek setoran dari Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) yang mengalir ke Kapolres Pulau Buru maupun aparat  TNI.

"Selama kita bekerja di gunung botak belum pernah ada setoran ke Kapolres maupun pihak TNI. Jadi itu berita bohong," tandas Yohanes Nurlatu saat bersilaturahim dengan Sekda Buru Muh Ilyas Bin Hamid di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Buru, Kamis sore (5/8/2021).

Keterangan Yohanes itu, bertolak belakang dengan bukti rekaman berisi pengakuan dari PETI yang beroperasi di Gunung Botak yang mengaku ada pemberian setoran dalam menggarap Kawasan tambang emas ilegal itu.

Rekaman pengakuan PETI yang kini beredar di kalangan terbatas itu, berisi keterangan salah satu penambang yang mengaku telah diminta setoran oleh salah satu oknum dengan nilai sebesar Rp.50 juta dengan dalih untuk atasannya.

Dalam rekaman itu, si penambang ini mengeluh harus menyetor uang puluhan jut itu. Padahal,  ia baru saja memberikan setoran sebelumnya.

Sampai dirilis, pihak yang disebut-sebut dalam rekaman itu belum dapat dihubungi untuk dikonfirmasi.

Sementara itu, dilaporkan pada Kamis pagi 5 Agustus 2021, aparat Kepolisian terus menyisir rendaman ilegal di sekitar Sungai Anahoni dan kembali memusnakan 10 rendaman dengan cara dibakar dan dirusak agar tidak lagi berfungsi.

Sedangkan kedatangan Matatemon Nurlatu dan sejumlah tokoh adat itu dibawa oleh mantan Ketua Parlemen Jalanan, Rusman Soamole yang akrab dipanggil Ucok.

Di hadapan Sekda Buru, Yohanes Nurlatu mempermasalahkan demo mahasiswa asal Buru yang digelar di Kota Ambon yang meminta Kapolda Maluku untuk mencopot Kapolres Buru.

"Yang demo di Ambon mahasiswa atas nama masyarakat Buru. Disini kami tidak menyuruh mereka untuk bilang copot Kapolres,"tandas Yohanes.

Seteah menyampaikan klarifikasinya, Yohanes dengan suara yang lantang juga meminta wartawan agar tidak menyiarkan berita negatif tentang pimpinan di Kabupaten Buru.

"Teman-teman wartawan saya mohon kalau tulis berita apapun, tolong jangan disebar-sebar kita punya pimpinan di daerah. Contoh Pak Kapolres dan Pak Kapolsek. Mereka itu pagar negara buat kita,"pinta Yohanes yang mendapat aplous tepukan tangan dari sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan itu.

Yohanes meminta pers dan mahasiswa agar berkoordinasi baik-baik. Bahkan ia melontarkan kalimat yang menyerang wartawan.

"Teman wartawan setiap hari nongkrong di Tong, kenapa tuduh Pak Kapolres minta uang. Saya tidak punya bukti kalau Pak Kapolres minta uang. Tapi kalau mereka di tong saya punya bukti,"sebut Yohanes.

Ia mengakui, tambang emas Gunung Botak belum memiliki izin, tapi atas nama masyarakat, ia memohon agar Sekda Buru menyampaikan ke Gubernur Maluku Murad Ismai agar masyarakat  bisa tetap kerja di sana.

"Kasihan dengan masyarakat, saya bicara ini air mata mau gugur. Mereka tiap hari mengeluh. Bapak Soa ini bagaimana kita punya anak mau sekolah dan kuliah, tidak bisa dibiayai,"ungkit Yohanes.

"Jadi teman-teman kalau mau kasih naik berita datang dulu. Kita kerjasama, bukan kita warga negara lain, kita warga negara Indonesia kok,"pinta Yohanes.

Dalam silaturahmi itu, Sekda Buru didampingi Asisten I, Kepala Inspektorat dan Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Buru. Meraka berharap Kapolres Buru dan Dandim juga ikut hadir bersama-sama, namun keduanya berhalangan.

Sementara Ucok Soamole dalam kesempatan itu meminta agar oknum-oknum yang menjelekkan institusi agar diproses hukum. Ia juga menyentil proses perizinan tambang rakyat dari tahun 2016 lalu hingga kini belum membuahkan solusi.

Sedianya, para tokoh adat ini berkeininan dalam silaturahmi itu, Kapolres Buru dan Dandim ikut hadir, agar mereka akan menyerahkan surat yang dikirimkan kepada Gubernur Maluku dan Presiden RI.  

Sekda Buru dalam arahannya mengatakan, klarifikasi yang disampaikan itu, prinsipnya Pemerintah Daerah sangat mendukung.

"Klarifikasi pada sore hari ini akan saya laporkan kepada Pak Bupati dan Forkopimda untuk selanjutnya disikapi baik tindak-lanjut ke provinsi maupun ke pusat,"tandasnya (*)

Pewarta : Abd. Rasyid T