BERITABETA.COM, Bula — Banyak sekali Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) diberi tugas tambahan oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setempat untuk menjadi Penjabata (Pj) Kepala Desa.

Anggota DPRD Kabupaten SBT, Abdul Gafar Wara-Wara mengungkapkan, dari total 198 desa di kabupaten penghasil minyak bumi itu, sebagian besar dipimpin oleh Pj atau karateker.

Gafar menandaskan, karena aturan membolehkan hanya ASN yang menjadi karateker desa, dengan sendirinya ada sekian banyak ASN di daerah itu menduduki jabatan karateker yang pada akhirnya tugas utama mereka diabaikan.

"Dari 198 desa ini, terbanyak itu dipimpin oleh karateker. Karena aturan membolehkan hanya PNS, maka dengan sendirinya ada sekian banyak PNS kita di SBT menduduki jabatan karateker. Karena menduduki jabatan karateker, mereka tidak akan lagi melaksanakan tugas pokok sebagai ASN," ungkap Abdul Gafar Wara-Wara kepada wartawan di Bula, Sabtu (13/7/2024).

Dia membeberkan, pada beberapa tahun lalu dia dan rekan-rekannya di DPRD setempat gencar menyuarakan untuk dilakukan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

Beruntung kata dia, pada 2022 lalu telah dianggarkan sekitar Rp 400 juta sekian untuk digelar Pilkades serentak terhadap 40 sekian desa di kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' itu.

"Terakhir di 2022 itu dianggarkan kurang lebih 400 juta dan dilakukan Pilkades serentak itu hanya kurang lebih ada 40 sekian desa yang dilakukan pemilihan," bebernya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menandaskan, selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati (Abdul Mukti Keliobas-Idris Rumalutur) baru sekali digelar Pilkades.

Untuk itu, dia sangat berharap agar di periodesasi terkahir ini, agenda Pilkades serentak bisa dilakukan terhadap desa-desa yang hingga kini masih dijabat oleh karateker.

"Saya berharap di APBD 2025 yang akan dibahas beberapa bulan kedepan, terutama pak Bupati lewat tim anggaran Pemerintah Daerah, kemudian DPRD lewat badan anggaran maupun komisi terkait untuk sama-sama mengawal agar Pilkades serentak bisa dilaksanakan pada 2025," harapnya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi