BERITABETA.COM, Ambon - Usulan anggaran untuk pelaksanaan pemilu, pilpres dan pilkada serentak 2024 sekitar Ro.140 Triliun. Biaya penyelenggaraan yang “mahal” ini dianggap wajar saja. Asalkan, distribusi harus transparan hingga ke penyelenggara tingkat bawah.

Akademisi FISIP Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Amir Kotarumalos mengatakan, mahar biaya pemilu 2024 sebesar itu yang penting terdistribusi dan memenuhi syarat kewajaran sampai di kabupaten dan kota.

“Masalah distribusi anggaran ini kan terkait kewenangan. Yang paling berat di dalam penyelenggaraan itu distribusi anggaran seyogiyanya diberikan porsi untuk besar untuk penyelenggara adhock,” kata Amir Kotarumalos, saat dimintai pendapatnya oleh beritabeta.com Jumat (27/08/2021), seputar biaya Pemilu 2024 yang diusulkan penyelenggara, tetapi dipersoalkan oleh DPR RI.

Amir menjelaskan, secara tekhnis yang paling rumit itu penyelenggara di tingkat bawah. Lalu konsekuensi untuk 4 paket (DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten-Kota), penyelenggaraannya bahkan memakan korban yang luar biasa bagi penyelenggara adhock di tingkat bawah.

Nah, kata dia, ditambah lagi dengan pilkada serentak, justru itu menambah lagi kerumitan dan beban kerja yang luar biasa pada penyelenggara tingkat bawah sampai level atas.

“Tapi saya stressing disini, yang sangat mereasakan risikonya itu penyelenggara adhock mulai KPPS, PPS dan PPK,” tambah dia.

Selain itu untuk pengawasan lapangan, tingkat kecamatan juga sangat luar biasa. Karena, lanjut dia, pelaksanaan pemilu itu untuk bagaimana mengontrol proses, menjamin hasil, melalui kerja-kerja (mengontrol proses).

“Kerja-kerja proses yang tertanggungjawab itu sangat susah sekali, dan bahkan memakan korban. Nah dengan begitu, KPU dan Bawaslu kedepan harus memikirkan bagaimana caranya untuk melibatkan masyarakat,” saran dia.

Kalau melibatkan masyarakat dalam pengawasan itu sudah ada konsep partisipatif.  Tapi ini (pemilu 2024 serentak), bagaimana caranya melahirkan relawan yang bisa legowo berpartisipasi di tingkat bawah, untuk pelaksana mulai PPS, KPPS sampai PPK.

Dalilnya, pahit getirnya tekhnis pelaksanaan itu dirasakan di tingkat bawah. Pengalaman 2019 banyak yang meninggal dunia. Sehingga KPU dan Bawaslu harus bekerja ekstra untuk menghadirkan para relawan yang bisa terlibat dalam penyelenggaraan.

“Hemat saya, ini kan pasti masyarakat membandingkan pemliu terdahulu dengan sekarang. Yang terdahulu 4 jenis saja banyak yang meninggal, apalagi terselenggara secara serentak,”timpalnya.

Ia menyebut, ada ratusan kabupaten dan kota serta 34 provinsi, sudah pasti menambah tingkat kerumitan dan menyita banyak masalah.

“Tentunya kita berharap, KPU dan Bawaslu harus berpikir penyelenggaraan pemilu serentak melalui azas efisiensi. Waktu yang singkat, biaya yang sedikit, tenaga tidak terlalu melelahkan, pikiran yang tak terlalu memusingkan,” harapnya.

Menurut dia, prinsip tersebut harus dipakai untuk perekrutan calon-calon anggota adhock kedepan.

Lalu, dengan budget yang sebesar itu, Amir mengharapkan agar Pemliu 2024 serentak harus bisa berkualitas.

Amir menilai mahar pemilu 2024 sebesar itu diperuntukan guna menjamin daya gerak dari penyelenggara dan pengawas untuk mennghadirkan proses pemilu yang berkualitas dan demokratis.

“Karena proses yang berkualitas, hasilnya tidak mengingkari proses. Proses baik, maka hasil baik. Begitu sebaliknya. Jadi anggaran sebesar itu saya kira wajar-wajar saja. Sebab porsi pemilu sudah mengalami penambahan,” pungkasanya. (BB-SSL)