“Tugas bupati/wali kota supaya tidak terjadi korupsi adalah tingkatkan integritas para pembantu bapak, dan jangan membebani para pembantu bapak dengan upeti. Sistem yang baik akan menutup peluang dan kesempatan untuk korupsi. Jangan membiarkan sistem yang ramah terhadap korupsi,” tegasnya.

Firli juga menyebut ada lima peran penting kepala daerah. Masing-masing mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan di daerah.

Menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian, kemudahan investasi dan berusaha, serta menjamin keberlangsungan program pembangunan daerah.

Mantan Deputi Penindakan KPK ini menyatakan, minimnya integritas dapat membuat kepala daerah merasa selalu kurang dengan penghasilannya sebagai (kepala daerah), sehingga menghalalkan segala cara.

Untuk mencegahnya, Firli mengimbau dan para kepala daerah untuk mengamalkan tujuan negara seperti tercantum dalam aline ke-4 Pembukaan UUD 1945.

“Tujuan nasional tidak bisa terwujud jika masih banyak terjadi korupsi,” tandas mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat ini. (*/BB-RED)