Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menerangkan, berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 2/SE/VII/2019 angka 3 huruf a angka 1) huruf c, Plh dan Plt tidak berwenang dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

"Kaitannya dengan hal ini, status Sekda SBT harus diperjelas," terangnya.

Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Husin Rumadan mengungkapkan, sebagaimana yang telah dibacakan oleh yang mewakili DPRD terhadap LKPJ, bahwa dalam perjalanan tahun ini, daerah ini mengalami situasi yang luar bisa.

Rumadan menandaskan, Sekda SBT Jafar Kwairumaratu berhalangan tetap, sehingga sesuai ketentuan, waktunya cukup tiga bulan sudah harus dilakukan seleksi terhadap jabatan yang saat ini dipimpin Mirnawati Derlen dengan status Plt.

"Sebagaimana yang telah dibacakan tadi oleh yang mewakili DPRD terhadap LKPJ, bahwa dalam perjalanan tahun ini kita mengalami situasi yang luar biasa, saudara Sekda kita berhalangan tetap. Dan sesuai ketentuan, itu waktunya cukup tiga bulan sudah harus ada seleksi terhadap jabatan Sekda yang dipimpin," ungkap Husin Rumadan.

Kendati demikian, Anggota DPRD SBT dua periode itu membeberkan, dalam batang tubuh APBD 2024 ini tidak dianggarkan seleksi jabatan Sekda definitif.

"Tapi lagi-lagi, ini pula tidak dianggarkan. Ini bermasalah jika kaitannya dengan dokumen-dokumen daerah yang harus ditandatangani," bebernya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi