Polres SBT Fasilitasi Rakor Persiapan Pilkades Serentak 2022
BERITABETA.COM, Bula — Kepolisian Resor [Polres] Seram Bagian Timur [SBT] memfasilitasi Rapat Koordinasi [Rakor] persiapan Pemilihan Kepala Desa [Pilkades] serentak yang dijadwalkan pada akhir November 2022.
Rapat yang dipimpin langsung Kapolres SBT AKBP Agus Joko Nugroho di Aula Parama Satwika Polres SBT, Selasa (01/11/2022) itu didampingi Wakapolres SBT Muhamad Musaat dan Pelaksana Tugas [Plt] Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa [PMD] SBT M Bahrum Weulartafella.
Diketahui, dalam Rakor tersebut ikut dihadiri para JPU Polres SBT, Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil [Disdukcapil] SBT Sidik Rumalowak, para camat, Kapolsek/Kapolsubsektor jajaran, para Ketua BPNA dan para Penjabat [Pj] Kepala Desa.
Kapolres SBT AKBP Agus Joko Nugroho mengungkapkan, Rakor yang diinisiasi Polres SBT itu lantaran sampai saat ini Pemerintah Daerah [Pemda] SBT belum pernah melaksanakan jelang Pilkades serentak.
Agus mengemukakan, pada Pilkades serentak yang akan digelar di hampir semua kecamatan di daerah itu dikhawatirkan akan ada kerawanan yang mungkin terjadi.
"Rapat ini kami inisiatif karena selama ini dari Pemda belum pernah melaksanakan Rakor seperti ini, mengingat dalam Pilkades tentunya akan ada kerawanan yang mungkin terjadi. Mengingat pemilihan ini serentak yang menyebar di 15 kecamatan, sedangkan personel Polres SBT hanya terbatas jumlahnya maupun jarak tempuhnya," ungkap AKBP Agus Joko Nugroho.
Ia mengemukakan, semua rencana bisa berjalan dengan baik dan harus dikerjakan dengan ikhlas dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab agar dapat meminimalisir konflik yang akan terjadi.
Untuk itu, dia mengingatkan kepada seluruh panitia Pikades agar tidak berpihak kepada salah satu kandidat, namun yang terpenting mensosialisasikan terkait Pilkades sejak awal agar masyarakat mengetahui siapa saja yang memiliki hak untuk memilih.
"Saya ingatkan kepada seluruh panitia-panitia agar tidak melihat kepada salah satu kandidat, sosialisasikan terkait Pilkades sejak awal agar masyarakat tahu bahwa siapa saja yang memiliki hak untuk memilih," pintanya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa [PMD] SBT M Bahrum Weulartafella menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan proses ini.
"Kami mohon maaf atas keterlambatan proses ini, karena harus kita pastikan semua final baru kita bisa bikin penetapan terkait pemilihan kepala desa," ujar M Bahrum Weulartafella.
Kendati demikian, dia memastikan dalam waktu dekat ini Dinas PMD SBT akan menggelar pertemuan secara terpisah dengan melibatkan para camat, panitia desa dan unsur terkait untuk membahas kesiapan Pilkades tersebut. (*)
Pewarta : Azis Zubaedi