Kejati Maluku melibatkan Ahli dari Poltek Negeri Ambon pada substansinya untuk membedah dan menjelaskan mengenai masalah yang terjadi dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 24 kilometer tersebut.
Permintaan keterangan lanjutan ini dilakukan oleh tim penyelidik terhadap lima orang ASN yang bertugas di lingkungan Pemkot Tual.
Pengembangan kasus dugaan tipikor pengadaan lahan untuk pembangunan RSUD Kota Tual senilai Rp4,8 M miliar ini prosesnya terus bergulir di markas Kejati Maluku di Jalan Sultan Hairun Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
Calon saksi berikut yang dipanggil oleh jaksa penyelidik adalah rekanan atau kontraktor dari PT Bias Sinar Abadi. Kontraktor ini yang mengerjakan proyek jalan Rambatu Manusa.
Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku terus berupaya membongkar skandal dugaan tipikor dalam proyek pembangunan Jalan Rambatu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku.
Ditreskrimsus Polda Maluku maupun Bareskrim Polri, sama-sama belum memberikan alasan yang jelas mengenai beberapa kali rencana gelar perkara ini akan dilakukan pada 2021 lalu, tetapi terpaksa ditunda.
Dalam peta strategis KPK tahun 2022 pada perspektif pemangku kepentingan, target kinerjanya adalah meningkatnya integritas penyelenggara negara, meningkatnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, dan pengelolaan keuangan negara yang antikorupsi, serta meningkatnya penegakan hukum korupsi.
Berdasarkan laporan keuangan LPEI per 31 Desember 2019 menyebutkan perbuatan para tersangka telah merugikan negara dalam tahun berjalan kurang lebih Rp4,7 Triliun.
Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Ye Oceng Ahmadali dan kawan-kawan menghadirkan dua orang saksi. Yaitu Hengky Sirait, Pemilik Hotel Amboina, dan Feny Tjiong, pemilik penginapan Mentari Indah di Piru, Ibukota Kabupaten SBB.
Ditreskrimsus Polda Maluku harus memohon petunjuk dari Bareskrim Polri. Kemudian [Bareskrim Polri] yang akan memutuskan atau menetapkan tersangka pada saat pelaksanaan ekspose perkara.