Kader Partai Golkar itu juga tak ingin ada dana yang digunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat.

"Konsepkan sedemikian rupa supaya kita bisa pastikan biaya sebesar itu memberi efek positif terhadap demokrasi," harap dia.

Selain itu, Ahmad Doli juga menyoroti soal daftar pemilih tetap atau DPT. Ia berharap DPT Pemilu dan Pilkada serentak 2024 menggunakan data kependudukan yang dikelola pemerintah.

Dalilnya, selama ini DPT selalu jadi permasalahan dalam pelaksanaan pemilu. Merujuk Pemilu 2019, KPU merevisi DPT hingga dua kali saat persiapan berlangsung.

"Kami mendorong dalam dua tahun sisa masa persiapan ini harus bisa dipastikan pemerintah punya atau bisa menyelesaikan database kependudukan,” tambah dia.

“Bukan hanya dibutuhkan untuk persiapan penyelenggaraan pemilu, tetapi jadi masalah persoalan lain," imbuhnya.

Diketahui, pada 28 Februari 2024 nanti, Indonesia akan menyelenggarakan dua pemilihan serentak.

Yaitu; Pemilihan Presiden - Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, dan anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota.

Untuk Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Cakupannya level provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia berlangsung serentak. (*)