BERITABETA.COM, Ambon - Usulan anggaran untuk pelaksanaan pemilu, pilpres dan pilkada serentak 2024 sekitar Ro.140 Triliun. Biaya penyelenggaraan yang “mahal” ini dianggap wajar saja. Asalkan, distribusi harus transparan hingga ke penyelenggara tingkat bawah.

Akademisi FISIP Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Amir Kotarumalos mengatakan, mahar biaya pemilu 2024 sebesar itu yang penting terdistribusi dan memenuhi syarat kewajaran sampai di kabupaten dan kota.

“Masalah distribusi anggaran ini kan terkait kewenangan. Yang paling berat di dalam penyelenggaraan itu distribusi anggaran seyogiyanya diberikan porsi untuk besar untuk penyelenggara adhock,” kata Amir Kotarumalos, saat dimintai pendapatnya oleh beritabeta.com Jumat (27/08/2021), seputar biaya Pemilu 2024 yang diusulkan penyelenggara, tetapi dipersoalkan oleh DPR RI.

Amir menjelaskan, secara tekhnis yang paling rumit itu penyelenggara di tingkat bawah. Lalu konsekuensi untuk 4 paket (DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten-Kota), penyelenggaraannya bahkan memakan korban yang luar biasa bagi penyelenggara adhock di tingkat bawah.

Nah, kata dia, ditambah lagi dengan pilkada serentak, justru itu menambah lagi kerumitan dan beban kerja yang luar biasa pada penyelenggara tingkat bawah sampai level atas.

“Tapi saya stressing disini, yang sangat mereasakan risikonya itu penyelenggara adhock mulai KPPS, PPS dan PPK,” tambah dia.

Selain itu untuk pengawasan lapangan, tingkat kecamatan juga sangat luar biasa. Karena, lanjut dia, pelaksanaan pemilu itu untuk bagaimana mengontrol proses, menjamin hasil, melalui kerja-kerja (mengontrol proses).